POKJA WARTAWAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (KBB), ADAKAN AUDENSI DENGAN DEWAN DPRD

banner 468x60

Kab, Bandung Barat ,-Tutwurihandayani.my.id,- Menindak lanjuti para awak media yang beberapa hari lalu mengadakan aksi damai solidaritas pers ke gedung plt bupati Bandung Barat mengenai tugas media dihalang halangi untuk meliputi sidak ke gedung DPRD yang baru, kini pokja wartawan KBB melanjutkan aksinya ke gedung dewan DPRD KBB yang diterima oleh dewan komisi III DPRD, Jumat,10/09/2021.Dalam audensi ini ketua pokja wartawan KBB Muhammad Raup memulai pembicaraannya yang intinya menyampaikan ketika ada ada sidak PLT Bupati ke gedung DPRD yang baru wartawan dilarang meliput oleh pihak oknum securit

Kami juga ingin mempertanyakan sebagai wartawan tentang mangkraknya pembangunan gedung DPRD KBB yang menjadi utang pemerintah kbb sekitar 31%, kami mendapatkan informasi bahwa kekurangan anggaran itu akan dipotong dari setiap skpd , pemotongan anggaran itu sudah menyalahi aturan dan kami akan menolak karena ini sudah menyalahi aturan dan mencari solusi perbaikan ekonomi, bukan memotong anggaran para skpd yang akan menghambat pekerjaan para skpd dan tentu saja berdampak pada masyarakat ucapnya

banner 336x280

Sementar Rahmat dari Global media news menambahkan Saya sebagai kordinator aksi damai solidaritas pers, yang mana aksi ini adalah berawal dari adanya insiden pelarangan insiden yang dilakukan oleh oknum security atau oknum satpam proyek gedung dprd pada tanggal 1 september 2021, insiden tersebut menurut kami sangat bertentangan dengan uu pers nomer 40 tahun 99

Setelah kami melakukan aksi solidaritas di kbb tidak ada hasil karena tidak hadir Plt Bupati dan pengusaha juga tidak ada, hanya kadis pupr dan asisten 2, kami ingin kejelasan siapa melarang adanya peliputan apakah dari banggar DPRD atau dinas pupr atau dari pengusaha? Ada apa ketika wartawan adakan liputan sidak dilarang masuk? Itu menjadi pertanyaan besar sehingga kami sama sekali tidak diberi masuk untuk peliputan imbuhnya

Ketua komisi III DPRD KKB Iwan Setiawan menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota komisi 1 dan komisi 3 dan insan media kbb yang tergabung dalam pokja wartawan yang telah hadir dan ini adalah bentuk kepedulian pada Bandung Barat agar tidak terpuruk dan tidak melakukan langkah langkah yang tidak konstitusi dan kami sangat mengapresiasi atas masukannya.

Berkaitan dengan pembangungan gedung dprd kbb, saya sebagai pimpinan komisi pembangunan gedung dprd ingin menjelaskan bahwa MOU ada 2, ada juga isu yang beredar di kalangan wartawan bahwa komisi 3 menolak pembangunan gedung dprd apabila anggaran 100% dari anggaran APBD, lalu dinas terkait yang diwakili oleh kasi Yoga menyampaikan bahwa anggaran diberikan dari Provinsi 70% , oleh pihak pemda 30% Karrna saat ini Bapak Gubernur konsen pada pembangunan gedung dprd kbb lalu ditengah perjalanan ada pergantian gubernur sehingga komitmen tersebut selalu nihil dan ternyata kesepatan 30 -70% itu tidak tercantum dalam MOU , dan MOU yang diberikan pada kami adalah MOU yang kedua setelah Aa Umbara sebagai Bupati KBB. Jadi versi mereka MOU 30,70 itu tertuang secara lisan antara bapak ahmad heryawan dan alm. Bapak H.Abubakar dan itu yang membuat kami kesulitan ketika melakukan intervesi terlalu jauh pungkasnya.(red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *