Foto : Humpro DPRD Kota Bandung. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri rapat koordinasi Disdik Kota Bandung dengan aparat kewilayahan terkait anak tidak sekolah (ATS), di Aula Wyata Guna, Rabu, 11 November 2026.
Tutwurihandayani.my.id – Dinas Pendidikan Kota Bandung menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun Kota Bandung, di Aula Wyata Guna, Bandung, Rabu, 11 November 2026.
Acara yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Kota Bandung ini bertujuan memastikan keakuratan data lapangan agar program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan anak tidak sekolah dan layanan sosial bisa tepat sasaran.
Kegiatan koordinasi selama dua hari ini dijalankan guna menyamakan persepsi serta melakukan verifikasi dan validasi data di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh lintas perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para Camat se-Kota Bandung, serta Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kelurahan se-Kota Bandung.
Hadir pula dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengapresiasi kehadiran para camat, lurah, serta Kasi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) dalam upaya bersama menekan dan menuntaskan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bandung. Berdasarkan target yang dicanangkan, penuntasan ATS ini diharapkan dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2029.
Meski begitu, dalam prosesnya masih ditemui sejumlah kendala di lapangan terutama terkait proses pendataan yang baru mencapai sekitar 32 persen. Pria yang biasa disapa Kang Asmul itu memahami betul bahwa para petugas di tingkat kewilayahan menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari kondisi wilayah yang bervariasi hingga beratnya medan pendataan langsung ke rumah-rumah warga.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujarnya.
Kang Asmul menilai perlunya evaluasi dan keberimbangan ke depan terkait beban kerja serta alokasi dukungan bagi aparatur di kewilayahan. Mengingat posisi kecamatan dan kelurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sinergi yang kuat antara pemerintah kota dan ujung tombak kewilayahan menjadi kunci utama agar program penuntasan ATS serta layanan sosial lainnya dapat berjalan secara optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menyoroti pentingnya keakuratan data di tingkat kewilayahan, mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Menurut dia, data yang tidak valid seringkali menimbulkan fenomena under-report, sebuah kondisi di mana laporan di lapangan berbeda dengan kenyataan yang ada atau yang kerap diistilahkan sebagai pola “Asal Bapak Senang” (ABS).
Iman menjelaskan, setiap persoalan di akar rumput, termasuk masalah pendidikan dan stunting, memerlukan intervensi yang tepat dan terarah. Selama ini, penanganan kerap kurang maksimal karena pola pelaporan yang tidak sinkron dengan kondisi riil di masyarakat.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Ia membedakan bentuk intervensi menjadi dua jenis, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Untuk persoalan spesifik seperti anak putus sekolah atau kasus stunting, penanganan harus langsung menyasar pada akar permasalahannya mulai dari faktor ekonomi, motivasi anak, hingga keutuhan struktur keluarga.
Komisi IV DPRD Kota Bandung juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Seringkali penanganan berjalan sektoral dan hanya dipegang oleh dinas tertentu saja, seperti Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan.
Padahal, penanggulangan masalah sosial dan pendidikan membutuhkan pemberdayaan jangka panjang yang bertumpu pada sektor pendidikan dan ekonomi keluarga, bukan sekadar bantuan sesaat.
“Melalui kebijakan yang berfokus pada penemuan anak di lapangan, pemahaman penyebab masalah secara mendalam, serta penyediaan layanan yang tepat, diharapkan anak-anak di Kota Bandung dapat terus bertahan dalam sistem pendidikan dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Iman.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung, Asep Saeful Gufron mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi sebuah kesempatan untuk menyetarakan persepsi bersama para camat dan pemangku wilayah.
Dalam kaitan rapat ini, ia meminta para camat agar senantiasa melakukan pemetaan serta menyusun rencana aksi dan tindak lanjut konkret untuk menangani anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
Terkait data anak tidak sekolah, Disdik Kota Bandung terus melakukan verifikasi data secara berkala melalui kolaborasi dengan pihak kelurahan dan aplikasi khusus.
Asep meyakini bahwa dengan pendekatan yang tepat, anak-anak bisa kembali membangkitkan semangat untuk bersekolah. Ia merujuk pada hasil program pendidikan kesetaraan (PKBM/SKB) yang terbukti sukses meluluskan banyak warga, di mana beberapa di antaranya bahkan berhasil melanjutkan studi ke perguruan tinggi ternama seperti ITB, Polban, dan Unpad.**
