Cimahi-Tutwurihandayani.my.id – DPRD Bersama Pemkot Cimahi menggelar tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas, Plafon, Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2026 acara Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cimahi Jln Dra.Hj Djulaeha Karmita No.5.Cimahi Tengah, Rabu (5/8/26)
Rapat paripurna penting untuk mengambil kebijakan fiskal Kota Cimahi, sisa tahun anggaran 2026, sekaligus untuk program prioritas pembangunan agar tetap berjalan dengan penyesuaian kondisi keuangan daerah
Acara sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, serta didampingi Wakil Ketua DPRD H. Nabsun dari Fraksi Partai Golkar, H. Edi Kanedi dari Fraksi Partai Demokrat, serta Agung Yudaswara dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Sekretaris Daerah Maria Fitriana, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal di Kota Cimahi.
Kuorum Terpenuhi, Pembahasan Perubahan APBD Resmi Dimulai Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Wahyu Widyatmoko menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebanyak 26 dari 45 anggota DPRD Kota Cimahi hadir dalam sidang tersebut sehingga rapat dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
Didalam agenda rapat yang utama penyampaian serta penjelasan Wali Kota Cimahi mengenai Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS pada tahun anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ngatiyana: tentang Perubahan APBD Bukan Kemunduran, tetapi Bentuk Adaptasi
Didalam paparannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sinyal melemahnya pembangunan daerah, melainkan langkah strategis pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal terhadap dinamika ekonomi, perubahan untuk kebijakan nasional, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ia,mengatakan tentang keberhasilan dalam pembangunan bukan semata-mata diukur dari besarnya nilai anggaran, akan tetapi sejauh mana manfaatnya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Dalam perubahan APBD bukan berarti pemerintah mengurangi semangat untuk pembangunan. malah sebaliknya ini adalah merupakan bentuk kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan tetap berjalan secara efektif,” tegas Ngatiyana.
Pendapatan Naik, Belanja Daerah Akan Disesuaikan
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Cimahi memproyeksikan adanya peningkatan pendapatan daerah.
Hasil pendapatan daerah diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar Rp1,429 triliun, atau bertambah sekitar Rp27,035 miliar dibandingkan sebelumnya.
Sementara itu, anggaran belanja daerah mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,504 triliun, atau berkurang sekitar Rp104,027 miliar. Sedangkan pembiayaan netto diproyeksikan mencapai sekitar Rp74,037 miliar.
Selain itu Ngatiyana menegaskan bahwa penyesuaian tersebut merupakan langkah fiskal yang sehat agar APBD tetap seimbang dengan kemampuan pendapatan daerah.
“Pengurangan belanja bukan berarti berkurangnya komitmen pemerintah dalam membangun. Justru di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih inovatif,” ujarnya.
Gerakan Sapu Jagat Jadi Bukti Pemerintah Tak Bergantung pada Anggaran
Dalam kesempatan itu, Ngatiyana juga menyoroti Gerakan Sapu Jagat yang kini dijalankan seluruh perangkat daerah sebagai contoh nyata bahwa pelayanan publik tidak selalu harus bergantung pada besarnya anggaran.
Menurutnya, melalui optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), semangat gotong royong, serta kolaborasi bersama masyarakat, berbagai persoalan lingkungan seperti penanganan sampah tetap dapat diselesaikan secara efektif.
Ia menilai pendekatan tersebut mencerminkan wajah pemerintahan modern yang mampu menghadirkan solusi melalui efisiensi, kreativitas, dan kepemimpinan yang kuat.
Program Prioritas Tetap Dipertahankan
Meski terjadi penyesuaian belanja daerah, Pemerintah Kota Cimahi memastikan berbagai program prioritas tidak akan mengalami perubahan arah.
Belanja Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat (PPM) tetap dipertahankan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga tetap mengalokasikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan Underpass Dustira, yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah, guna mengurangi masalah kemacetan dan sekaligus mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi.
Tak hanya itu, fokus pembangunan juga tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, dan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga reformasi tata kelola dipemerintahan.
DPRD dan Pemkot Bersinergi
Menutup penyampaiannya, Ngatiyana mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi memperkuat sinergi dalam pembahasan perubahan KUPA dan PPAS agar menghasilkan kebijakan fiskal yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia berharap seluruh proses pembahasan dapat berlangsung konstruktif sehingga perubahan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Kami berharap pembahasan ini menghasilkan kebijakan yang bijaksana, berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Semoga menjadi bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Cimahi yang semakin maju, nyaman, aman, religius, dan produktif,” pungkas Ngatiyana.
Sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembahasan sesuai mekanisme DPRD sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 sebelum nantinya disepakati bersama akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun ini. (Tego)
