CIMAHI-Tutwurihandayani.my.id – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cimahi ke-25 pada 21 Juni 2026, Koalisi Masyarakat Pendukung Cimahi Otonom (KMP-CO) bersama elemen sipil, akademisi, dan pers akan menggelar Saresehan Refleksi “Cimahi Kamari, Kiwari, Jeung Rek Kamana Kahareupna” pada Rabu, 17 Juni 2026. Forum ini digagas sebagai instrumen kontrol sosial dan manifesto dialektis intelektual terhadap jalannya pemerintahan. Ketua KMPCO, H. Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi dilarang keras anti-kritik. “Kita memilih jalan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Kritik bukanlah musuh, melainkan obat penawar agar kekuasaan tidak tersesat dalam kegelapan. Pemkot tidak boleh menutup mata; akuntabilitas wajib ditingkatkan berlipat ganda,” cetus Dedi. Menatap Fakta Pahit Baseline Cimahi
Saresehan ini berangkat dari kejujuran melihat keterbatasan daya dukung (carrying capacity) wilayah terkecil di Jawa Barat ini pada medio 2025. Kota satelit berkepadatan tinggi ini tengah terseok menanggung beban pelik di empat sektor utama:
• Ekonomi: Struktur ekonomi sebesar 45,70% masih didominasi industri pengolahan konvensional (sunset industry) yang rapuh terhadap guncangan global.
• Kesehatan: Kualitas hidup dibayangi gizi buruk dengan angka stunting balita yang mengkhawatirkan di level 21,43%.
• Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) membengkak mendekati dua digit.
. Ekologi & Infrastruktur: Rapor kuning Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH skor 50,35), kemacetan parah, serta semrawutnya Pasar Antri yang belum tertata.
Mengawal Golden Window: Menolak Ruang Gelap Birokrasi
Ikon “Cimahi Campernik 2045” dalam RPJPD 2025-2045 menjanjikan kota kompak, cerdas, kreatif, dan mandiri fiskal. Namun, ikon ini bukan mantra ajaib. Dua periode kepemimpinan ke depan adalah Golden Window (peluang emas) transisi kota yang membutuhkan tiga instrumen Semangat Kritis dan Kemitraan:
• Monitoring Berkelanjutan: Radar berkala untuk mendeteksi deviasi kebijakan sejak dini.
[16/6, 18.31] Dedi Junaedi | Dije Media Republika: . Evaluasi Kritis Berbasis Data: Instrumen korektif radikal atas rapor merah pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Pengawalan Konsisten: Pengunci komitmen lintas rezim agar pembangunan tidak terjebak siklus “ganti pemimpin, ganti kebijakan”.
Menyalakan Nalar Kritis demi Janji Sejarah
Melalui momentum perak ini, KMP-CO menegaskan pembangunan Cimahi tidak boleh berjalan di ruang samar-samar. Mengawal pembangunan berarti berkomitmen untuk:
1. Menguji Validitas Data: Memastikan klaim keberhasilan berbasis realitas lapangan, bukan utak-atik logis meja birokrat.
2. Menolak Kompromi Politik Merusak: Menjaga kompas pembangunan 20 tahun ke depan dari syahwat politik jangka pendek.
3. Membuka Partisipasi Publik: Menuntut transparansi total agar masyarakat dapat mengoreksi kebijakan yang salah arah.
Cimahi boleh terbatas secara lahan, tetapi tidak boleh membatasi hak bersuara rakyatnya yang tersebar di 312 RW dan 1728 RT (15 kelurahan dan 3 kecamatan). Checks and balances adalah benteng agar janji politik tidak menguap di rak birokrasi. Melalui saresehan ini, rakyat memanggil Pemkot Cimahi keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa otonomi ini sepenuhnya milik rakyat, bukan milik kroni !. Rabu, 17 Juni 2026 (Tego)
KOMPONE HASYARAKAT KMP-CO PENDUKUNG CIMAHI OTONOM
H. Dedi Mulyadi
