Kejari Tangani Dugaan Tipikor Belasan Miliar Pada Dinas PUTR Kabupaten Majalengka
Tutwurihandayani.my.id,-
Majalengka — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka saat ini sedang menangani dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kurang lebih Rp11.983.379.358,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020. Dugaan tipikor yang dilaporkan oleh institusi Majalengka Transparansi ( MATA) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) tersebut sekarang ditangani oleh Kejari Kabupaten Majalengka.
Meski sudah dilaporkan pada tanggal 25 Agustus 2021, Kepala Kejari Kabupaten Majalengka, Emang Sulaeman, SH., melalui Kepala Seksi (Kasi Intel) Kejari tersebut, Elan Jaelani, SH.,MH ketika dikonfirmasi oleh media hari Senin (27-12-2021) mengakui bahwa kasus tersebut sedang ditangani pihaknya.
“insyaallah kita tindaklanjuti, sesuai perintah pimpinan.. kebetulan kami baru menyelesaikan giat yang lain,” ujar Elan Jaelani.
Diakui oleh Kasi Intel Kejari Kabupaten Majalengka bbahwa tersendatnya penanganan karena ada kegiatan lain yang juga perlu menjadi perhatian pihaknya.
“kami kebetulan berbagi waktu dengan giat yang lainnya..tapi pasti kami tindaklanjuti bang..,” katanya.
MATA telah melaporkan dugaan kasus tersebut melalui Nomor : 89/LapdWMATA/V111/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Laporan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Perihal : Laporan Pengaduan Dugaan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Deni Gunawan selaku Direktur Eksekutif MATA.
Menurut Deni Gunawan, pihaknya telah melakukan kajian berupa Kritik Anggaran terhadap LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 terkait Pengelolaan Keuangan Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
“Berdasarkan kajian yang kami lakukan, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.983.379.358,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh TigaJuta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah),” tulis Deni Gunawan.
Laporan yang disajikan oleh MATA ditembuskan kepada Jaksa Agung di Jakarta dan Kepala Kejakasaan Negeri Majalengka di Majalengka yang dalam Deskripsi Permasalahannya menyoroti 8 (delapan) hal yang perlu menjadi fokus pihak Kejaksaan sebagai pemeriksa yaitu :
1. Prosentase penyerapan anggaran dari 11 kegiatan di atas berbeda-beda, yakni:
a. Peningkatan Jalan (DAK), Kegiatan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan, Pembangunan Jalan Lingkar Timur Majalengka, Peningkatan Jalan Lingkar Timur Majalengka (Bankeu), Pembangunan Trotoar/Pedestrian (Bankeu), dan Pembangunan Taman Area Parkir Bundaran Mun] ul samping Videotron, masingmasing sebesar 100%;
b. Penataan Lapangan Upacara dan Pedestrian Kawasan Lapang GGM sebesar
c. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan (Bankeu) sebesar 99,08%;
d. Pembangunan Pulau Lalu Lintas sebesar 98, 19%;
e. Penataan Alun-Alun (Bankeu) sebesar 96,12%; serta,
f. Pembangunan Taman Area Parkir Belakang DPRD sebesar 84,09%;
2. Perbedaan Prosentase Penyerapan Anggaran, tentunya memiliki alasan dan latar belakang tertentu yang layak dikaji untuk disajikan kepada publik:
a. Mengapa ada penyerapan terendah sebesar 84,09%?
b. Mengapa ada penyerapan tertinggi sebesar 100%?;
3. Realisasi Pelaksanaan Dan Penetapan Pelaksana masing- masing kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui lelang di LPSE Majalengka;
4. Salah satu fungsi LPSE adalah memilih penyedia barang dan jasa berdasarkan kualifikasi dan penawaran harga yang diajukan calon penyedia barang dan jasa;
5. Pemerintah kabupaten memiliki standar harga belanja barang dan jasa yang disebut SBD, Standard Belanja Daerah;
6. Standar harga belanja barang dan jasa ditetapkan dalam satuan harga terendah dan tertinggi;
7. Satuan harga belanja barang dan jasa sudah memasukkan keuntungan penyedia barang dan jasa dengan toleransi sebesar 10% dan
8. Sejumlah penyedia barang dan jasa mengaku biasa mengeluarkan dana sebesar 15% dari nilai kegiatan setelah dikurangi pajak dan keuntungan penyedia untuk biaya administrasi dan succsess fee.
Hal yang menjadi sorotan menurut MATA adalah dalam Proses Lelang.
“1. Proses lelang di LPSE sejatinya adalah pertarungan harga antar para calon penyedia barang dan jasa. Dengan demlkian para calon penyedia barang dan jasa akan berlomba mengajukan harga paling rendah agar dapat memenangkan pertarungan; 2. Proses lelang di LPSE sejatinya juga merupakan mekanisme Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja keuangan negara; 3. Penyerapan anggaran dikisaran 980/6 hingga 1000/6 tidak mencerminkan adanya pertarungan harga dan efisiensi belanja keuangan negara; 4. Apabila dirata-ratakan, penyerapan anggaran dari 11 kegiatan yang menjadi objek kajian adalah sebesar atau sebesar Rp90.783.176.955.-; 5. Setelah dikurangi pajak (PPn 10% + PPh 2%), pengeluaran dana sebesar 15% dari nilai kegiatan untuk biaya administrasi dan succsess fee merupakan kebiasaan yang tidak memiliki dasar tersebut berjumlah Rp11.983.379.3586. Karena tidak memiliki dasar, maka uang sebesar Rp11 983.379.358 tersebut dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara,” papar Deni Gunawan.
Ada 2 (dua) yang disajikan oleh MATA dalam rekomendasinya kepada Kejaksaan
“l. Penyidik Kejaksaan dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai bukti petunjuk dalam rangka penelusuran lebih lanjut terkait dugaan tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum dalam realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang menjadi objek kajian dan
2. Penyidik Kejaksaan dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai bukti petunjuk dalam rangka penelusuran lebih lanjut aliran dana (follow the money) yang bersumber dari dugaan kerugian keuangan negara tersebut untuk mengetahui para pihak dari kalangan pejabat publik terkait yang menikmati uang dari kerugian keuangan negara tersebut,” tutup Deni Gunawan. (Red/Rls-Lapdu MATA).
















